Epistemik Indonesia

TRANSISI PEMERINTAHAN DAERAH, GAYA KEPEMIMPINAN DAN PENANGANAN COVID-19 DI SUMATERA BARAT

Date

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada penyelenggaraan layanan publik di banyak negara. Awalnya layanan terhadap kesehatan yang kewalahan menangani pasien Covid-19 ini. Banyak rumah sakit tidak mampu menangani pasien yang bergejala sedang dan berat sehingga akhirnya meninggal dunia. Dari data Worldometer hingga tanggal 27 Oktober 2021 terdapat korban meninggal di seluruh dunia yang mencapai 4.978.828 orang dengan kasus mencapai 245.287.597 kasus.2 Sementara di Indonesia korban kematian mencapai 143.270 orang dengan kasus yang ditemukan mencapai 4,241.090 kasus.3 Indikator tingginya angka kematian dan angka infeksi yang tinggi adalah bukti bagaimana negara-negara di dunia kewalahan menangani virus SARS-CoV-2. Selain bidang kesehatan, pandemi ini juga membuat banyak pemerintahan di dunia tidak mampu memaksimalkan pelayanannya di bidang lain seperti ekonomi, sosial dan bahkan ketahanan keluarga. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah agar kondisi layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik...

POLITIK KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KRISIS

Jika diperhatikan di banyak negara, sejumlah persoalan umum hampir semua negara mengalami masalah dalam menangani pandemi Covid-19 tersebut. Misalnya, masalah koordinasi yang gagal dilaksanakan oleh pemerintah di Italia. Menurut Ruiu adanya kegagalan koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan di Italia ketika fase pertama Covid-19 ini merebak. Menurutnya komunikasi yang terjalin di antara pemangku kepentingan seperti pemerintah yang memiliki kuasa politik dengan akademisi serta kegagalan media menyampaikan pesan kepada publik menjadi penyebab membuat kepanikan dan kekacauan. Sebagian ilmuwan melihat cara pemerintah mengelola informasi tentang Covid-19 dan mengomunikasikannya kepada masyarakat adalah salah satu aspek penting keberhasilan penanganan Covid-19 di sebuah negara. Apalagi dengan maraknya berita bohong (fake news) sehingga berdampak pada keefektifan strategi pemerintah menanggulangi Covid-19 tersebut.

Selain masalah koordinasi dan pengelolaan komunikasi, pemerintah di banyak negara juga dihadapkan pada situasi yang sulit, terutama dalam manajemen krisis yang harusnya mereka lakukan dengan baik. Misalnya, bagaimana mereka bisa memobilisasi sumber daya publik seperti kerjasama dan dukungan dari masyarakat sipil. Hatley & Jarvis menemukan adanya persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah di banyak negara dari segi ini. Penelitian yang mereka lakukan justru melihat bagaimana pengaruh legitimasi politik dan institusional dalam merespons pandemi Covid-19 di Hongkong. Gabungan kapasitas pemerintah yang diperoleh dari legitimasi politik dan institusional serta dukungan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintah Hongkong mengendalikan pandemi Covid-19 di fase awal merebaknya pandemi ini. Mereka memilih untuk tidak melakukan lockdown sebagaimana negara-negara yang ketakutan masuknya virus Corona ini di negara mereka. Satu hal yang menarik dari temuan mereka ini adalah bahwa kapasitas legitimasi politik dan kelembagaan menjadi hal penting dalam pengayaan terkait konsep kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Selama ini konsep ini belum mendapat perhatian serius dari banyak ilmuwan. Padahal dalam kondisi krisis, di saat masyarakat terancam keberadannya oleh pandemi ini pemerintah Hongkong bisa membangun kepercayaan masyarakat.

More
articles