Epistemik Indonesia

Upaya Pemerintahan Bekerja dalam Skema Demokrasi Deliberatif melalui Pendekatan Voice di Indonesia

Date

Pentingnya partisipasi dari bawah sangat menonjol dalam masalah pembuatan kebijakan. Partisipasi perkotaan memastikan bahwa warga dapat menjadi pengawas pemerintah – memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Bahkan, mekanisme ini sudah diatur dalam prosedur formal seperti Musrenbangkot - pertemuan tingkat kecamatan yang menyediakan forum bagi warga, pejabat kota dan anggota dewan untuk membahas masalah perkotaan terkini dan membuat beberapa rekomendasi kebijakan. Mekanisme tersebut sudah berjalan sejak 2010-an, namun tampaknya belum bisa menangkap permasalahan perkotaan yang sebenarnya. Salah satu poin kritis utama dari Musrebangkot adalah penyelenggara sudah mengambil isu-isu perkotaan terpilih yang mungkin menguntungkan bagi pejabat kota untuk dipecahkan. Selain itu, Musrebangkot tidak menjamin aspirasi masyarakat akan menjadi pilihan utama dalam mengeluarkan kebijakan. Prosedur ini tidak akan memuaskan bagi warga kota karena masalah perkotaan baru selalu harus segera ditanggapi.

Hubungan Antara Demokrasi Deliberatif dan Voice

Istilah “demokrasi deliberatif” telah menjadi cara alternatif untuk memahami demokrasi. Karena kualitas demokrasi telah menurun di beberapa negara akhir-akhir ini, seruan untuk representasi masyarakat yang sejati menjadi menonjol (Levitsky dan Ziblatt 2018). Demokrasi deliberatif secara umum berarti mendorong partisipasi dan keterlibatan publik yang lebih dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara lembaga-lembaga demokrasi yang mapan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih penting, suara dari ruang publik telah tumbuh secara intensif. Untuk menyikapi demokrasi deliberatif itu sendiri, dua sarjana Jurgen Habermas dan Iris Marion Young memiliki pemikiran tentang istilah tersebut. Kedua cendekiawan ini berfokus pada cara orang menyampaikan aspirasi keprihatinan sehari-hari kepada pembuat kebijakan. Namun demikian, kedua sarjana memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana orang mencapai kesimpulan dalam demokrasi deliberatif. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan saya: bagaimana kita membandingkan dan kemudian menilai pandangan Habermas dan Young secara kritis terutama implementasinya dalam sistem pemerintahan. Tampak bagi kita bahwa demokrasi deliberatif versi Habermas mengandalkan ruang publik, sedangkan demokrasi deliberatif versi Young mengandalkan partisipasi inklusif dan komunikasi yang membawa orang masuk. Intinya dari demokrasi deliberatif itu sendiri adalah komunikasi sebagai permusyawaratan…

More
articles