Pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirayuda, hampir dua dekade lalu di atas menunjukkan arti penting proses demokratisasi dan keterkaitannya dengan kebijakan luar negeri dan aktivitas diplomasi. Beragam dinamika dalam konstelasi ekonomi dan politik keamanan nasional, regional maupun global telah banyak mempengaruhi perumusan, pelaksanaan termasuk pula instrumen dan isu kebijakan luar negeri di banyak negara. Alhasil, selama dua dekade terakhir ini, paling tidak, kita telah menyaksikan berbagai perubahan penting aktivitas diplomasi dan kebijakan luar negeri sebagai bagian dari upaya banyak negara dalam memainkan peran regional dan globalnya secara lebih signifikan, termasuk Indonesia. Dalam berbagai literatur kajian kebijakan luar negeri (foreign policy studies), kesinambungan dan perubahan kebijakan luar negeri akan sangat ditentukan dengan berbagai perubahan yang terjadi baik di lingkungan domestik, regional dan global. Perubahan secara substansial yang terjadi di lingkungan regional dan global diawali dengan semakin rumitnya dinamika pola interaksi antar aktor negara dan mengemukanya berbagai isu non-tradisional seperti arus demokratisasi yang semakin besar dan tuntutan penghormatan terhadap HAM, namun di sisi lain juga masih ditandainya masih mengemukanya isu-isu tradisional seperti semakin maraknya konflik bersenjata seperti yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti perang antara Rusia dan Ukraina dan penindasan terhadap kelompok masyarakat minoritas tertentu sebagaimana yang terjadi di Myanmar, misalnya. Hal ini kemudian mengakibatkan beragam implikasi yang sangat luas dan dalam bagi proses konsolidasi demokrasi, penghormatan terhadap HAM dan tingkat keamanan insani dalam kebijakan luar negeri suatu negara...