Sri Mulyani mengemukakan bahwa vaksinasi covid-19 menjadi syarat utama dalam menjaga ketahanan masyarakat sekaligus memulihkan perekonomian nasional. Lebih lanjut lagi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa, sejak berjalannya proses vaksinasi, perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif yang dilihat berdasarkan realisasi APBN tahun 2021. Pada kuartal I, Perekonomian Indonesia minus di angka 0,7%, namun pada kuartal II, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan naik di angka 3,1 – 3,3%2 (Kominfo, 2021).

Vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari adanya ancaman ketimpangan distribusi vaksin. Ancaman terhadap ketimpangan vaksinasi terjadi apabila dikursus mengenai Nasionalisme vaksin atau Nationalism vaccine terus digalakkan oleh negara-negara penghasil dan pemilik pasokan vaksin yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya. Fenomena nasionalisme vaksin tercermin di dalam dominasi negara-negara besar pada proses distribusi vaksin global guna mengamankan terlebih dahulu vaksin demi keberlangsungan penanganan pandemik di negara-negara tersebut. Nasionalisme vaksin tidak hanya menyebabkan langkanya pasokan vaksin dalam negeri, tetapi juga potensi ketimpangan akses yang terjadi antara negara maju dan berkembang dalam memperoleh vaksin. Harry Kretchmer mengemukakan bahwa nasionalisme vaksin identik dengan beberapa fenomena seperti contoh yaitu negara yang paling kaya adalah negara pertama yang mengamankan triliunan dosis vaksin ketika negara berkembang masih berjuang untuk mengakses vaksin tersebut (Kretchmer, 2021)…