Pasca runtuhnya rezim oritarian Soeharto pada Mei 1998, muncul tuntutan untuk terjadinya reformasi di sektor keamanan. Desakan tersebut, dipantik oleh gelombang demokratisasi yang ketika itu sedang menggejala di Indonesia. Secara sosiologis, keinginan publik tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari ingatan dan pengalaman kolektif publik saat berada di bawah rezim Orde Baru. Lebih dari tiga dekade, publik berada di bawah bayang- bayang aktor keamanan, khususnya TNI. Militer mendominasi hampir seluruh sektor kehidupan. Di era itu, seakan tidak ada ruang yang luput dari perhatian dan keterlibatan mereka. Aktor keamanan yang seharusnya berperan sebagai alat negara, berubah menjadi alat kekuasaan yang digunakan untuk mengontrol aspirasi kritis masyarakat sipil. Dalam rangka merespons tuntutan publik tersebut, mulai dilakukan langkah-langkah perubahan yang dikenal dengan Reformasi Sektor Keamanan (RSK). RSK sendiri memiliki 4 (empat) dimensi penting, yaitu: 1) Dimensi politik: penerapan prinsip kontrol sipil atas lembaga-lembaga keamanan dan lembaga- lembaga yang terkait dengan sektor keamanan; 2) Dimensi institusional: transformasi fisik dan teknis atas lembaga-lembaga keamanan; 3) Dimensi ekonomi: terkait dengan penganggaran dan pembiayaan lembaga-lembaga keamanan; 4) Dimensi sosial: terkait dengan peran pengawasan yang dilakukan masyarakat sipil atas kebijakan-kebijakan dan program- program keamanan (oecd.org, 2004)...